U2FsdGVkX18f3gjIfO4DZB9nuw/FHmUvjynloBa9TEEoy8l45i3O9vuF5BqHHfCIvPDhpy0TeAZbNHVUP3vWAg==
Ramai di berbicara kan baik di media sosial, media online dan media masa tentang kenaikan harga premium yang langsung diumumkan oleh Menteri ESDM. Lalu sekitar 1 jam kemudian dibatalkan oleh Presiden melalui menteri BUMN

Salah satu timses Jokowi-Ma'ruf dari PKB memberikan sebuah pernyataan "di alam demokrasi, hal itu sudah biasa, kebijakan tidak sinkron antara menteri dan presiden"

Poin yang menjadi titik berat dari pernyataan ini adalah "toh masih bisa diperbaiki, dalam arti ditarik kembali atau dibatalkan".

Jika kita menoleh kebelakang kembali, ada beberapa Keppres atau Perpres yang juga pernah dianulir oleh Pak Presiden. Sesaat setelah diputuskan dan ditandatangani dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, "gak baca terlebih dahulu materi kebijakan yang ditandatangani tersebut".

Yang menjadi pertanyaan adalah, Mungkinkah kebijakan yang terkait hajat hidup orang banyak diputuskan semacam melalui voting-votingan hanya berdalih alam demokrasi?"

Menurut saya, kebijakan semacam ini adalah kebijakan yang plin-plan, terkesan asal-asalan dan coba-coba.

Kalau dalam Iklan "Buat anak saja tidak boleh coba-coba, masak Buat negara kok coba-coba"
Kebijakan Menaikkan Harga Premium Terkesan Coba-coba

Loading...